Akal Sehat di Tengah Pusaran Kuasa dan Ujian Konsistensi

AKAL sehat idealnya tidak memiliki tuan. Ia lahir dan bernapas di atas fondasi argumen yang jernih, bukan tunduk di bawah bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Namun, dalam realitas sirkulasi politik, menguji kemurnian akal sehat sering kali menjadi barang langka yang mahal harganya.

Kritik publik kerap kali disalahartikan sebagai sekadar keberanian musiman—sebuah insting bersuara ketika seseorang berada di luar lingkaran kekuasaan. Padahal, esensi sejati dari sebuah kritik baru akan menemukan legitimasi moralnya yang tertinggi ketika ukuran dan standar yang digunakan tetap konsisten, tanpa memandang siapa pun sosok yang sedang memegang kendali pemerintahan.

Dalam rekam jejak dinamika sosial, kita kerap menjumpai figur-figur yang dielu-elukan karena keberanian mereka bersuara kritis terhadap kemapanan, kebijakan yang pincang, serta kontradiksi birokrasi. Suara-suara semacam ini mutlak diperlukan agar penguasa tidak terbuai dalam zona nyaman. Kehadiran suara kritis adalah alarm penanda ketika jalannya kemudi sosial mulai menyimpang dari rel kesejahteraan rakyat.

Namun, waktu adalah penguji paling jujur bagi setiap gagasan dan integritas personal. Ketika seseorang yang dulunya konsisten melontarkan kritik tajam tiba-tiba berada dalam situasi atau posisi yang berbeda, publik tidak bisa disalahkan jika mulai menaruh tanya. Ada semacam turbulensi etis yang muncul di ruang publik: apakah standar ganda sedang diberlakukan? Apakah ukuran keadilan yang dahulu dipakai untuk menghardik penguasa kini melunak hanya karena posisi telah berganti?

Dilema ini pada hakikatnya bukan sekadar perdebatan tentang siapa membela siapa atau siapa yang sedang dijatuhkan. Persoalannya jauh lebih mendasar, yakni perihal konsistensi prinsip. Politik itu cair; kekuasaan dapat berganti, afiliasi tokoh bisa bergeser, dan konstelasi dapat berubah dalam semalam. Akan tetapi, parameter dasar tentang keadilan, transparansi, keberpihakan pada rakyat, dan kejujuran intelektual semestinya bersifat absolut. Ia tidak boleh dikompromikan atau didistorsi hanya demi menyesuaikan diri dengan siapa yang sedang duduk di singgasana kekuasaan.

Kritik yang sehat tidak pernah mewajibkan lahirnya permusuhan, sebagaimana perbedaan pandangan tidak otomatis bermakna sebuah pengkhianatan. Kendati demikian, hukum alam politik berlaku adil: setiap insan yang pernah mendaulat diri sebagai penggerak akal kritis, pada akhirnya akan dihadapkan pada cermin sejarahnya sendiri.

Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab bukanlah seberapa piawai seseorang merangkai retorika untuk menyerang pihak luar, melainkan: apakah prinsip yang sama juga dengan jujur ia gunakan untuk menilai diri sendiri dan kelompoknya hari ini?

Sebab, harga paling mahal dari sebuah integritas bukanlah risiko kehilangan kawan atau sekutu politik. Harga tertinggi dari kesetiaan intelektual justru dipertaruhkan ketika seseorang lebih memilih menukar akal sehat dengan dalih pembenaran, demi merawat kenyamanan sesaat di bawah payung kekuasaan.